Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Masyarakat Desa Kajuara Kecamatan Awangpone

Nadya Faizal* -  IAIN Bone
Syahabuddin Syahabuddin -  IAIN BONE
Ismail Keri -  IAIN Bone
Muljan Muljan -  IAIN BONE
Asni Zubair -  IAIN BONE
Ma’adul Yaqien Makkarateng -  IAIN BONE
Hamzah Hamzah -  IAIN BONE
Irfan Amir -  IAIN Bone
Suriah Febriani Jasmin -  IAIN Bone
Muspita Sari -  IAIN Bone

Naiknya batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun dianggap sebagai solusi dalam menekan angka perkawinan usia dini. Meski demikian, perkawinan diusia dini masih dapat dilangsungkan jika memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan. Daripada mengurus dispensasi kawin, beberapa anggota masyarakat lebih memilih menikahkan pasangan dibawah umur melalui jalan nikah siri. Alasannya sederhana, menjauhi zina dan rumitnya pengurusan dispensasi kawin. Realitas tersebut perlu direspon melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dampak pernikah usia dini dengan cara nikah siri. Untuk itu, Tim Bina Desa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengangkat tema pencegahan perkawinan usia dini. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum. Masyarakat Desa Kajuara Kecamatan Awangpone sebagai pesertanya. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengetahui  ketentuan baru terkait dengan batas usia perkawinan. Begitupun dengan implikasi dari perkawinan dibawah tangan. Namun, faktor ekonomi tetap menjadi pemicu bagi masyarakat untuk menyimpangi ketentuan tersebut. Selain itu, norma agama juga mempengaruhi. Masyarakat beranggapan lebih baik menikahkan  anak atau kerabatnya terlebih dahulu meskipun dibawah tangan, daripada terjerumus dalam perbuatan zina. Pengurusan pencatatan perkawinan merupakan urusan belakangan. Isbat nikah dianggap solusinya.

  1. Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. Jurnal Dinamika Hukum, 11, 104-112.
  2. Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2(2), 133-166.
  3. Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. QISTIE, 5(1).
  4. A. Sarjan. Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam. Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2016
  5. Abd. Salam, Izzudin. Qawa’id al-Ahkam, vol.II. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t
  6. Chandra, Mardi. Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur. Jakarta Timur: Kencana, 2018
  7. Daud, Abu. Sunan Abu Dāud, Kitab an-Nikāḥ Bab 33 Fī Tazawwīj aṣ-Ṣigār hadis 2121, Juz II, Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2007
  8. Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al-Jumatul Ali, 2007)
  9. Mardikanto Totok, Poerwoko Soebiato. Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta, 2015
  10. Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid, Penj. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa’, 1990
  11. Salam, A., Muhalling, R., & Gaffar, A. (2022). Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak. KALOSARA: Family Law Review, 2(2), 189-208.
  12. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2007)
  13. Qibtiyah, M. (2015). Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan. Biometrika dan Kependudukan, 3(1).
  14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kajuara Tahun 2022-2027
  15. https://www.kompas.tv/article/371838/jumlah-pemohon-dispensasi-kawin-karena-hamil-duluan-terus-bertambah

Full Text:
Article Info
Submitted: 2023-04-16
Published: 2023-07-01
Section: Articles
Article Statistics: 110 72