HUKUM ISLAM MANDIRI DAN TERINTEGRASI (Berkontribusi Menguatkan Sistem Hukum Nasional berwawasan ke Indonesiaan)

Andi Nuzul

doi:10.35673/al-bayyinah.v2i1.35

HUKUM ISLAM MANDIRI DAN TERINTEGRASI (Berkontribusi Menguatkan Sistem Hukum Nasional berwawasan ke Indonesiaan)

Andi Nuzul* - STAIN Watampone, Indonesia

The implementation of Islamic law in Indonesia has been going on for a long time, which was marked by the birth of several theories of the jurists as well as through legislation both before and after colonialism, and after independence.

This paper aims to look at Islamic law in the construction of the national legal system. It is concluded that Islamic law has strengthened the national legal system, grows and develops along the progress of this nation, its enforcement occurs either independently or integratively within the framework of Negara Kesatuan Republik Indonesia (the Unitary State of the Republic of Indonesia).

Keywords

Hukum Islam, mandiri, terintegrasi, sistem hukum nasional

Anshori, Abdul Ghofur, Peradilan Agama Di Indonesia: Pasca UU Nomor 3 tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan), UII, Press, Yogyakarta, 2007.
H. Sirajuddin, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I, Pen: Pustaka Pelajar, kerjasama STAIN Bengkulu, Bengkulu, 2008.
________, Perda Berbasis Norma Agama, Cet. ke- 1, Pen: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
Friedman, M. Lawrence, American Law an Introduction, (Second Edition), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki dengan judul, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cet. I, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.
Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Cet. I, Universitas Atmadjaya, Yogyakarta, 2010.
Teori Hukum, Cet. I, Universitas Atmadjaya, Yogyakarta, 2011.
Mahfud, Moh. MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Muhammad, dan Alimin, Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, Cet. I, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.
Nuzul, Andi, Pengaruh Ajaran Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Hasil Penelitian yang dibiayai DIPA STAIN Watampone tahun 2008.
Syahrisal, Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia, Cet. I, Yayasan Nadiya, Batuphat-Lhokseumawe, NAD., 2004.
Jimly Asshiddiqie, Hukum Islam Dan Reformasi Hukum Nasional, disampaikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam Dalam Reformasi Sistem Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di Jakarta, 27 September, 2000, hlm: 7.http://www.theceli.com/dokumen/produk/jurnal/jimly/j011.htm#_ftn1 (Download, Juni 2009).
Hamid, Edy Suwandi, Ekonomi Pancasila Kedaulatan Rakyat, 26 Oktober 2008: Tahun LXIV No. 28). : http:Iiwww.kr.co.id).
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; jo beserta seluruh perubahannya.
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi NAD.
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; jo UU Nomor12 tahun 20011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Qanun Prov. NAD Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
Peraturan Menteri Agama RI No. 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2016.