STUDI KOMPARATIF PENGATURAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

Yusdar AM* -  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

DOI : 10.35673/ajmpi.v3i2.195

This study aims to know and analyze the party system in Indonesia and compare then with party system in various countries. This type of research is a normative legal research. The approach used is the approach of legislation, conceptual approach and case approach. The result of the research shows that the construction of party system arrangement in Indonesia shows the inconsistent arrangement and the existence of repetition of norm to formulation of legislation related to party and the implementation of parliamentary threshold as effort to create simple multi party is considered failed because facts happened in election 2014 with parliamentary threshold 3,5% resulted in 10 political parties in parliament, in contrast to the 2009 elections with a 2.5% parliamentary threshold that resulted in 9 political parties in parliament.
  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. Buku
  3. Abdul Gaffar Karim, dalam Sigit Pamungkas. 2009. Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta.
  4. Bechmann, Franz Von, Keebet von Bechmann, dan Anne Griffiths. 2005. Mobile People, Mobile Law, Exspanding Legal Relations in Contracting World, England, Ashgate.
  5. Dahlan Thaib. 2009. Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional. Total Media: Yogyakarta
  6. Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2010. Hukum Responsif.Nusa Media : Bandung.
  7. Munir Fuady. 2011. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat).Cet. ke-2. Refika-Aditama: Bandung.
  8. Peraturan Perundang-undangan
  9. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277)
  11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836)
  12. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
  13. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)
  14. Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109)
  15. Putusan
  16. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Februari 2009

Full Text:
Article Info
Submitted: 2019-06-23
Published: 2019-07-08
Section: Artikel
Article Statistics: 642 925
In Vol 3, No 2 (2018)